BENGKULU UTARA SKB — Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Parmin, S.IP., menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan atau High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan serta Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Bengkulu Utara. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Komando Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara pada Jumat, 2 Oktober 2026.
Rapat yang dipimpin langsung Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, S.E., M.AP., ini menjadi wadah strategis untuk mempererat kerja sama lintas sektor. Tujuannya tak lain demi menjaga kestabilan ekonomi daerah, menekan laju inflasi, serta mempercepat penerapan sistem digital di lingkungan pemerintahan.
Turut hadir dalam acara tersebut Asisten II Setdaprov Bengkulu Raden Ahmad Denni, S.H., M.M., perwakilan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, Kepahiang, dan Rejang Lebong, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah terkait, serta seluruh anggota TPID dan TP2DD.
Kegiatan ini sekaligus diisi dengan kegiatan penguatan kemampuan penyusunan Laporan Kinerja TPID serta penandatanganan Kerja Sama Antardaerah (KAD).
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Bengkulu Utara Parmin menegaskan bahwa mengendalikan inflasi adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan keterpaduan serta partisipasi dari seluruh pihak terkait.
Menurutnya, harga kebutuhan pokok yang stabil sangat berkaitan langsung dengan kemampuan beli warga. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama DPRD dan pihak lain yang bersangkutan harus senantiasa memperketat pengawasan harga, menjamin ketersediaan barang, serta memastikan penyaluran kebutuhan pokok berjalan lancar.
“Mengendalikan inflasi bukan sekadar soal angka, melainkan memastikan kebutuhan warga tersedia dengan harga yang wajar, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar Parmin.
Ia juga menekankan pentingnya memperkokoh kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD, Bank Indonesia, instansi terkait, pelaku usaha, serta pemerintah daerah lainnya. Apalagi, pasokan pangan sering kali melibatkan lebih dari satu wilayah.
Kerja Sama Antardaerah yang telah disepakati dinilai sebagai langkah tepat untuk menjamin ketersediaan pangan serta memperlancar penyaluran barang antarwilayah.
“Kita harus terus mendorong kerja sama antardaerah. Setiap daerah memiliki keunggulan dan kebutuhan yang berbeda. Dengan sinergi yang baik, kebutuhan warga dapat terpenuhi dan pasokan barang-barang penting akan lebih terjamin,” imbuh parmin
Pada kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara resmi menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Rejang Lebong. Kerja sama ini difokuskan pada pemenuhan pasokan pangan strategis seperti beras, cabai, bawang, serta berbagai hasil pertanian lainnya.
Parmin menyambut baik langkah tersebut dan berharap kesepakatan ini tidak berhenti pada tanda tangan semata, melainkan mewujud menjadi kegiatan nyata yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.
“Yang terpenting adalah pelaksanaannya. Kerja sama ini harus berjalan dan benar-benar berdampak pada ketersediaan pangan, kelancaran penyaluran, serta kestabilan harga di tengah masyarakat,” tegas parmin
Selain soal pengendalian harga, Parmin juga menyoroti pentingnya mempercepat penerapan sistem digital di daerah. Menurutnya, transformasi digital sangat diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemanfaatan sistem transaksi digital di lingkungan pemerintah daerah perlu terus diperluas, dengan tetap memperhatikan kesiapan sarana prasarana serta kemampuan aparatur.
“Digitalisasi bukan sekadar soal pemakaian teknologi, melainkan bagaimana teknologi tersebut benar-benar mempermudah pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat keterbukaan dalam pemerintahan,” jelas parmin
Parmin juga mendorong agar setiap hasil pembahasan rapat dapat diubah menjadi langkah kerja yang nyata, terukur, dan dapat dinilai perkembangannya. Keberhasilan sebuah rapat bukan hanya dilihat dari pertemuannya, melainkan dari seberapa jauh hasilnya dapat dilaksanakan.
Ia berharap hubungan kerja sama antara DPRD, pemerintah daerah, Bank Indonesia, unsur Forkopimda, instansi terkait, serta seluruh pemangku kepentingan semakin erat.
“Kita harus terus berkoordinasi. Setiap program yang menyangkut kepentingan masyarakat harus memiliki arah yang jelas dan menghasilkan dampak yang nyata,” kata Parmin.
Melalui pertemuan ini, Parmin berharap Bengkulu Utara semakin mampu menjaga kestabilan harga, meningkatkan kemampuan beli warga, memperluas sistem digital pemerintahan, serta membangun hubungan ekonomi yang saling menguntungkan dengan daerah lain.
Bagi DPRD Bengkulu Utara, keikutsertaan dalam forum ini adalah wujud nyata komitmen lembaga perwakilan rakyat dalam mengawal setiap langkah pembangunan agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dengan kerja sama yang semakin kokoh, upaya menekan inflasi, mempercepat digitalisasi, serta mempererat hubungan antarwilayah diharapkan mampu memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan seluruh warga Bengkulu Utara. (Adv)
Penulis : Doki Kusmadi
Leave a Reply