Laporan hasil pemeriksaan keuangan perjalanan dinas pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, untuk Tahun Anggaran 2025 menyisakan persoalan administrasi yang cukup serius. Nilai Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dari agenda kunjungan kerja lembaga legislatif tersebut tercatat menembus angka sekitar Rp1,7 miliar.
Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Juliansyah Yayan, mengonfirmasi keberadaan saldo temuan pemborosan dana negara tersebut. Ia menjelaskan bahwa total kerugian keuangan daerah tersebut terbagi ke dalam dua kelompok pertanggungjawaban, yaitu yang menjadi beban para anggota dewan serta jajaran ASN dan staf di lingkungan Sekretariat DPRD.
Meskipun temuan audit sudah dipublikasikan, proses pemulihan aset negara bergerak sangat lamban. Berdasarkan data realisasi pengembalian terkini, persentase dana yang berhasil disetorkan kembali ke kas daerah baru menyentuh angka 26,74 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kewajiban ganti rugi sebesar 73,26 persen dari total temuan hingga saat ini masih tertunggak dan belum dilunasi oleh pihak-pihak terkait.
Mengomentari perkembangan pengembalian dana tersebut, Juliansyah Yayan menuturkan adanya perbedaan progres penyelesaian antara kelompok legislator dan jajaran sekretariat. Berdasarkan koordinasi dan laporan internal yang ia terima, porsi TGR yang membebankan para wakil rakyat sejatinya sudah mayoritas dituntaskan.
“Total kerugian daerah dari dinas luar ini memang berada di kisaran Rp1,7 miliar. Khusus untuk TGR para anggota dewan, dari informasi yang masuk ke meja saya, sebagian besar sebenarnya sudah menyetorkan kembali sisa uang tersebut. Kemungkinan tinggal menyisakan beberapa instrumen nama yang belum menyelesaikan kewajiban finansialnya,” ungkap Yayan saat memberikan keterangan.
Berbeda halnya dengan pemenuhan kewajiban di kalangan anggota dewan, penyelesaian temuan anggaran pada bagian penunjang administrasi masih memerlukan penanganan ekstra. Yayan menegaskan bahwa dirinya telah menginstruksikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD untuk mengambil langkah tegas dan persuasif. Pimpinan dewan meminta sekretariat segera melakukan konsolidasi internal serta mengawal proses pengembalian dana tersebut secara intensif agar sesuai dengan koridor hukum dan regulasi yang berlaku.
Lambatnya progres pengembalian dana TGR ini menjadi perhatian publik di Kabupaten Rejang Lebong. Pemerintah daerah bersama instansi pengawas diharapkan terus menagih sisa sanksi finansial tersebut demi menjaga transparansi, akuntabilitas tata kelola keuangan publik, serta memastikan sisa dana miliaran rupiah itu dapat diselamatkan dan dikembalikan sepenuhnya ke kas daerah Rejang Lebong.
Leave a Reply