BENGKULU UTARA SKB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara terus menunjukkan komitmennya dalam menjalankan fungsi legislasi guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Memasuki paruh akhir Tahun Anggaran 2026, DPRD Bengkulu Utara bersama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terus mempercepat penyelesaian sisa agenda Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 yang ditargetkan rampung pada Masa Sidang Ketiga, Selasa (6/10/2026).
Dari total 17 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk dalam Propemperda 2026, sebanyak 7 Raperda telah selesai dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Bengkulu Utara dalam memastikan kebutuhan regulasi daerah dapat diselesaikan secara bertahap, terukur, dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
Legislasi Daerah Terus Dipercepat
Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Nyoman Karwiyanto, membenarkan progres pembentukan regulasi daerah tersebut.
Menurutnya, penyelesaian 7 Raperda menjadi Perda tidak terlepas dari kerja sama dan koordinasi antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, termasuk Bapemperda, komisi-komisi DPRD, serta tim fasilitasi hukum pemerintah daerah.
“Dari 17 Raperda yang masuk dalam Propemperda 2026, sebanyak 7 Raperda telah selesai dibahas hingga resmi ditetapkan menjadi Perda. Untuk sisa Raperda lainnya saat ini dalam tahapan penyelesaian dan siap kita maksimalkan pada Masa Sidang Ketiga,” ungkap Nyoman.
Memasuki Masa Sidang Ketiga, DPRD Bengkulu Utara akan kembali memfokuskan perhatian terhadap sejumlah Raperda strategis yang masuk dalam agenda legislasi daerah.
7 Raperda Jadi Fokus Masa Sidang III
Sejumlah Raperda yang menjadi prioritas penyelesaian di antaranya Raperda APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2027.
Raperda tersebut menjadi instrumen penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah pada tahun mendatang. Pembahasan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.
Selanjutnya terdapat Raperda Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Penyempurnaan regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa sekaligus menyesuaikan ketentuan dengan perkembangan regulasi yang berlaku.
Kemudian Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). Regulasi ini menjadi salah satu dasar dalam mendukung penataan kawasan perumahan dan permukiman agar lebih terarah, layak, sehat, dan berkelanjutan.
Ada pula Raperda tentang Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas BUMD sehingga dapat memberikan kontribusi lebih optimal terhadap perekonomian daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berikutnya Raperda Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Regulasi ini berkaitan dengan upaya memperkuat tata kelola dan pengamanan aset daerah agar dapat dikelola secara tertib, efektif, dan akuntabel.
DPRD juga mendorong penyelesaian Raperda tentang Pengelolaan Sampah sebagai bagian dari penguatan tata kelola lingkungan dan kebersihan daerah. Regulasi tersebut diharapkan dapat mendorong pengelolaan sampah yang lebih baik dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat.
Sementara itu, Raperda Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga menjadi bagian dari agenda legislasi. Perubahan tersebut diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan perkembangan regulasi terkait pajak dan retribusi daerah.
Tidak Sekadar Mengejar Jumlah Perda
DPRD Kabupaten Bengkulu Utara menegaskan, penyelesaian Propemperda 2026 tidak hanya berorientasi pada jumlah regulasi yang berhasil ditetapkan.
Lebih dari itu, kualitas substansi setiap Raperda menjadi perhatian utama. Setiap regulasi harus memiliki dasar hukum yang jelas, dapat diterapkan secara efektif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan daerah.
Melalui fungsi legislasi tersebut, DPRD Bengkulu Utara terus berupaya menghadirkan produk hukum yang memberikan kepastian hukum, mendukung kelancaran pemerintahan, memperkuat pembangunan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kolaborasi yang terus dibangun antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara diharapkan mampu mempercepat penyelesaian seluruh agenda Propemperda 2026 sekaligus menghasilkan regulasi yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan demikian, fungsi legislasi DPRD tidak hanya menghasilkan aturan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pembangunan Bengkulu Utara yang berkelanjutan. (Adv)
Penulis : Doki Kusbandi
Leave a Reply