SKB, Rejang Lebong – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 yang diproyeksikan sebesar Rp1,4 triliun. Pembahasan tahap awal ini dilakukan melalui agenda rapat paripurna pada Senin (15/9), dipimpin Ketua DPRD Juliansyah Yayan.
Rapat tersebut turut dihadiri Bupati Rejang Lebong H. Muhammad Fikri, SE, M.AP, Wakil Bupati Dr. H. Hendri Praja, unsur Forkopimda, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Defisit Rp262 M Akan Disesuaikan
Ketua DPRD Juliansyah Yayan menjelaskan bahwa dokumen KUA-PPAS 2026 yang disampaikan Pemerintah Kabupaten berjumlah Rp1,402 triliun. Namun, dari total tersebut tercatat adanya defisit Rp259,7 miliar ditambah pembiayaan netto minus Rp2,5 miliar, sehingga total defisit mencapai Rp262,2 miliar.
“Defisit ini masih akan dibahas bersama TPAD. Tidak harus nol pada tahap awal, tetapi kita akan memilah anggaran mana yang benar-benar prioritas untuk masuk dalam APBD 2026,” jelasnya.
Pemkab: Prioritas Harus Diperketat
Bupati Muhammad Fikri menyampaikan bahwa defisit besar dalam rancangan KUA-PPAS tersebut menuntut adanya penyesuaian ketat. Menurutnya, Pemkab bersama DPRD harus mengkaji mana saja anggaran mendesak dan mana yang bisa ditunda.
“Defisit ini akan ditekan menjadi nol. Kita bekerja sama dengan DPRD untuk menilai kembali seluruh usulan anggaran, agar penyusunan APBD 2026 benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Tahap Awal Menuju APBD 2026
Fikri juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembahasan awal ini. Ia menilai penetapan KUA-PPAS merupakan fondasi penting sebelum masuk ke tahap penyusunan RAPBD 2026 secara penuh.
“Pemkab dan DPRD akan terus bersinergi mulai dari perencanaan hingga evaluasi agar pembangunan tahun 2026 dapat berjalan maksimal,” ujarnya. (adv)
Leave a Reply